Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal.

Berikut adalah Tugas Pokok Dan Fungsi setiap jabatan :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

  1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
  3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional; 
  4. Pembinaan administrasi perkantoran; 
  5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas; 
  6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
  7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 
  8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 
  9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; 
  10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

  1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
  2. Menetapkan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
  3. Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
  4. Merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang penanaman modal;
  5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
  6. Menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinanpembangunan serta pelayanan perizinanjasa usaha;
  7. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
  8. Menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
  9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  10. Memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
  11. Menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/Kormonev;
  12. Menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada SKPD terkait;
  13. Menandatangani Izin/Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
  14. Menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinanjasausaha dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
  15. Menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
  16. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayananperizinanjasa usahaberkenaan denganpenyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  17. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan penanaman modal yang meliputi pelaksanaan di bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha;
  18. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal,pelayanandata, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha sesuai kebijakan Wali Kota;
  19. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
  20. Membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
  21. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  22. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  23. Menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
  24. Melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  25. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Sekretaris Dians mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

  1. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
  2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
  3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
  4. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
  5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
  6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
  7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  8. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

  1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
  2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
  3. Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
  4. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  5. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
  6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
  7. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
  8. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  9. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
  10. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
  11. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
  12. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
  13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
  14. Mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan SKPD;
  15. Mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
  16. Mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
  17. Mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
  18. Mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
  19. Mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
  20. Memaraf setiap Izin yang disampaikan oleh bidang terkait dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi;
  21. Mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
  22. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
  23. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
  24. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  25. Melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
  26. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
  27. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
  28. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
  29. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
  30. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  31. Merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
  32. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
  33. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : 

    1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
    2. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
    3. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
    4. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
    5. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

 Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Perencanaan;
    2. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris; 
    3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan; 
    4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
    5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat; 
    6. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya; 
    7. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas; 
    8. Melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas; 
    9. Menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait; 
    10. Menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas; 
    11. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas; 
    12. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan laporan bidang-bidang; 
    13. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; 
    14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; 
    15. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; 
    16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tanga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
    2. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
    3. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
    4. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
    5. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
    6. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
    7. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Menyiapkan  bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
    3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
    4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan  dan program kerja Sekretariat;
    6. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
    7. Menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas;
    8. Menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
    9. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
    10. Melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
    11. Menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
    12. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
    13. Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
    14. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
    15. Menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
    16. Mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
    17. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
    18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
    19. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
    20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

    1. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
    2. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
    3. Pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD;
    4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
    5. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
    6. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
    7. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan;
    2. Menyiapkan  bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
    3. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
    4. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    5. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan  dan program kerja Sekretariat;
    6. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
    7. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
    8. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
    9. Melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi :
      1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
      2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
      3. Melakukan verifikasi SPP;
      4. Menyiapkan SPM;
      5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
      6. Melaksanakan akuntansi Dinas;
      7. Menyiapkan laporan keuangan Dinas.
    10. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
    11. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
    12. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
    13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal serta deregulasi penanaman modal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi: 

    1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
    3. Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pemutakhiran, bimbingan teknis, pengembangan, pengusulan dan pengoordinasian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal yang meliputi data dan informasi potensi usaha, penanaman modal daerah kota, potensi daerah serta bidang-bidang usaha;
    4. Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengembangan, fasilitasi dan pengoordinasian dalam pelaksanaan promosi penanaman modal yang meliputi promosi di dalam dan di luar negeri, market survey dan market intelligent di dalam dan luar daerah serta publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
    5. Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengkajian, penelaahan, analisa, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan deregulasi penanaman modal yang meliputi pemberian insentif, pemberian fasilitas penanaman modal dan pengembangan iklim penanaman modal;
    6. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
    7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
    8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
    9. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

 Bidang Penanaman Modal mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
    2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
    3. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
    4. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
    5. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
    7. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
    8. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    9. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
    10. Mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
    11. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    12. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
    13. Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal serta deregulasi penanaman modal;
    14. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
    15. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
    16. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
    17. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
    18. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
    19. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
    20. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
    21. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
    22. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
    23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemantauan pelaksanan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
    3. Perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, analisa, pengoordinasian, verifikasi dan evaluasi dalam pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi penanaman modal melalui SPIPISE, realisasi penanaman modal dan penanaman modal secara online;
    4. Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, penyuluhan pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi penanam modal, rumusan penetapan pembatalan/pencabutan izin prinsip/izin usaha dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Perumusan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, pemeriksaan, pengoordinasian dan evaluasi dalam pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi perusahaan yang menggunakan fasilitas barang modal, bahan baku dan bahan penolong serta perusahaan berdasarkan izin yang dimiliki;
    6. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait;
    7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
    8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
    9. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
    2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
    3. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
    4. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
    5. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
    7. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
    8. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    9. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
    10. Mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
    11. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    12. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
    13. Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pemantauan pelaksanan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
    14. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
    15. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
    16. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
    17. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
    18. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
    19. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
    20. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
    21. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
    22. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
    23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

 

Bidang Pelayanan Data, Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
    3. Penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi dan validasi dalam pengolahan data penanaman modal yang meliputi data dan laporan penanaman modal;
    4. Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengembangan teknologi informasi yang meliputi sistem informasi penanaman modal;
    5. Perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pendataan, penginventarisasian, fasilitasi dan pengembangan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan yang meliputi pelayanan perizinan, data perizinan dan pengaduan terkait perizinan;
    6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
    7. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Data, Pengembangan Teknologi Informasi dan Pengaduan mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
    2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
    3. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
    4. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
    5. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
    7. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
    8. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    9. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
    10. Mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
    11. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    12. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
    13. Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengolahan data penanaman modal, pengembangan teknologi informasi, serta pelayanan administrasi, informasi dan pengaduan;
    14. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
    15. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
    16. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
    17. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
    18. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
    19. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
    20. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
    21. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
    22. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
    23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan perizinan penataan ruang, pelayanan perizinan lingkungan serta pelayanan perizinan konstruksi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
    3. Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan penataan ruang yang meliputi izin prinsip dan izin lokasi, izin penataan ruang, izin usaha industri dan izin reklame;
    4. Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan penataan ruang yang meliputi izin lingkungan, izin usaha pengeboran air tanah, izin juru bor air tanah, pengambilan air tanah, eksplorasi air tanah, izin pembuangan limbah cair dan penyimpanan sementara limbah B3;
    5. Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan penataan ruang yang meliputi izin usaha jasa konstruksi, izin mendirikan rumah sakit, izin mendirikan sekolah dan izin mendirikan klinik;
    6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
    7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
    8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
    2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
    3. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
    4. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
    5. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
    7. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
    8. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    9. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
    10. Mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
    11. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    12. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
    13. Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pelayanan perizinan penataan ruang, pelayanan perizinan lingkungan serta pelayanan perizinan konstruksi;
    14. Merumuskan mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan pelayanan perizinan;
    15. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
    16. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
    17. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
    18. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
    19. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
    20. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
    21. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
    22. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
    23. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
    24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan perizinan perdagangan, pelayanan perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan serta pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
    3. Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan perdagangan yang meliputi izin gangguan, SIUP dan TDP simultan, IUTM, IUPP, surat izin minuman beralkohol, izin usaha penanaman modal dan TDUP;
    4. Perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan yang meliputi izin trayek, izin mempekerjakan tenaga asing (perpanjangan), izin penggunaan tempat makam dan surat izin pengusahaan angkutan;
    5. Penyiapan bahan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan yang meliputi izin operasional klinik, izin apotek, izin pedagang toko obat, izin optikal, izin tukang gigi, izin salon kecantikan, izin penyelenggaraan laboratorium klinik, izin penyelenggaraan pengobatan tradisional, izin operasional rumah sakit, izin penyelenggaraan puskesmas, izin praktek dokter, izin praktek bidan, izin kerja bidan dan izin operasional sekolah;
    6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
    7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
    8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai uraian tugas:

    1. Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
    2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Dinas;
    3. Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
    4. Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
    5. Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    6. Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
    7. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
    8. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    9. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
    10. Mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
    11. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
    12. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
    13. Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pelayanan perizinan perdagangan, pelayanan perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan serta pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan;
    14. Merumuskan mekanisme penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan pelayanan perizinan;
    15. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
    16. Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
    17. Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
    18. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
    19. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
    20. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
    21. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
    22. Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
    23. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
    24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

 

Calendar

March 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
13:30
DPM-PTSP Kota Bekasi Santuni 250 Anak Yatim Piatu dan Dhuafa dalam rangka menyambut HUT Kota Bekasi yang ke 22 pada Jum'at 01/03/2019
Date :  2019-03-01
2
3
4
10:00
Rapat Eksternal kegiatan ISO 9001:2015 dalam rangka Resertifikasi pada DPMPTSP Kota Bekasi 04/03/2019
Date :  2019-03-04
5
13:00
Rapat persiapan pembukaan Gerai Pelayanan Publik (GPP) di Plasa Cibubur yang dilaksanakan diruang rapat Wakil Wali Kota Bekasi selasa 05/03/2019
Date :  2019-03-05
6
7
8
13:00
Launching GPP Plasa Cibubur yang diresmikan Wali Kota Bekasi 08/03/2019
Date :  2019-03-08
9
10
14:00
Pawai dalam rangka HUT Kota Bekasi ke 22 semoga terwujud menjadi Kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan Kota ku
Date :  2019-03-10
11
10:00
Menghadiri undangan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ( FPD ) di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi senin 11/03/2019.
11:00
Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) TA 2020. ruang rapat DPMPTSP 11 Maret 2019
14:00
Rapat Integrasi Sistem Pelayanan Perizinan dengan Bapenda Kota Bekasi dan Diskominfostandi Kota Bekasi. Senin, 11 Maret 2019.
Date :  2019-03-11
12
09:00
Menghadiri rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2019 yang dibuka oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo serta paparan Investasi Global dari Mentri Perekonomian Bapak Darmin Nasution selasa 12 Maret [...]
10:00
Pleno Bidang Esda. Musrenbang RPJMD Kota Bekasi 2018-2023. Amarosa Grande. 12 Maret 2019
13:00
Rapat persiapan Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online (Integrasi Sistem Silat dengan OSS) di ruang rapat DPMPTSP selasa 12/03/2019
Date :  2019-03-12
13
09:00
Musrenbang RKPD Kota Bekasi Tahun 2020. Pusdiklat Al Muhajirin. rabu 13 Maret 2019
Date :  2019-03-13
14
09:00
Pada hari ini GPP Pondok Gede melaksanakan Survey Kepuasan dalam rangka Pelayanan oleh Tim ITKO Kota Bekasi terkait program WBK, kamis 14/03/2019
09:00
Pada hari ini MPP Junction melaksanakan Survey Kepuasan dalam rangka Pelayanan oleh Tim ITKO Kota Bekasi terkait program WBK, kamis 14/03/2019
10:00
Menerima Kunjungan DPRD Kota Binjai Sumatera Utara terkait Pelayanan Publik di DPRD Kota Bekasi kamis 14/03/2019.
10:00
Kunjungan Anggota DPRD Kab. Belitung ke Pemerintah Kota Bekasi kamis,14 Maret 2019 di ruangan Press Room Humas Kota Bekasi.
10:00
Workshop Bidang Promosi Investasi Daerah. Tangerang, 14 Maret 2019
13:00
Rapat Koordinasi Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. ASDE (Bekasi Junction), Kamis, 14 Maret 2019.
Date :  2019-03-14
15
10:00
Talkshow @Daktaradio mengenai pelayanan DPMPTSP Kota Bekasi terkait sudah Terbangunnya 3 lokasi Pelayanan Publik Jum'at 15/03/2019
Date :  2019-03-15
16
17
18
10:00
Mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Hotel Aryaduta, 18-20 Maret 2019 Senin 18 Maret 2019
Date :  2019-03-18
19
10:00
Mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Hotel Aryaduta, 18-20 Maret 2019 Senin 18 Maret 2019
10:00
Rapat pembahasan Perjanjian Kerjasama sewa menyewa dengan PT. ASDE Bekasi Junction di Ruang Rapat DPMPTSP selasa 19 Maret 2019a
11:00
Talk Show di Radio Gaya tentang Perijinan di Kota Bekasi selasa 19 Maret 2019
Date :  2019-03-19
20
10:00
Mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Hotel Aryaduta, 18-20 Maret 2019 Senin 18 Maret 2019
Date :  2019-03-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Anda Pengunjung Ke- URL Counter

 

 

cekonline.png

Main Menu